Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo Binary Option dan Quotex Robot Trading di Indonesia
Criminal Policies Towards Victims of Binomo Binary Option and Quotex Robot Trading Investments in Indonesia
Keywords:
Policies, Criminal, Victims, Investment, IllegalAbstract
Illegal investments in Binomo binary option and Quotex robots have resulted in users experiencing large economic losses and psychological or mental losess. The research aims to explain criminal policies towards victims of illegal investments in Binomo binary option and Quotex robot trading in Indonesia along with the factors that influence the implementation of these policies. The research method used is normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. From the research carried out, the results obtained are that the criminal policy against victims of illegal investment is carried out using non-penal policies through the OJK, Bappebti, Kemenkominfo and PPATK based on their functions, duties and authority, while the penal policy goes through the formulation or reformulation stage of the law if necessary, the application stage by applying criminal law to the perpetrator of the crime and the execution stage by implementing the court decision against the perpetrator with imprisonment, fines and confiscation of the proceeds of the crime. That, currently Indonesia legally has Ditreskrimsus and Ditipidsiber within the National Police and Jampidus elements within the Presecutor’s Office. In substance, Indonesia does not yet need new laws to regulate illegal investments and in terms of legal culture, users still have minimal financial services literacy, are technologically illiterate and are oriented towards big profits without looking at the legality of Binomo and Quotexx and not thinking about the negative impact.
References
Albanese, Jay S. Kejahatan Terorganisasi (Organinized Crime) Akar dan Perkembangannya (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2016).
Amrani, Hanafi. Hukum Pidana Ekonomi (Yogyakarta: UII Press, 2021).
Andini, Marisa Dika, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol dalam Mengakses Situs Terblokir,” Jurnal Penelitian Hukum, no. 2 (2020): 163, https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/12280/6812.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Bulletin Perdagangan Berjangka Komoditi” diakses https://www.bappebti.go.id, pada tanggal 24 Februari 2023.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Transaksi Multilateral Berjangka di Bursa Berjangka” diakses https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_1970_01_01_tb8wdx0f.pdf, pada tanggal 22 Februari 2023.
CNN Indonesia, “PPATK Endus Aliran Dana Penipuan Robot Trading” diakses https://www.cnnindonesia.com/tv/20220323190217-407-775288/video-ppatk-endus-aliran-dana-penipuan-robot-trading, pada tanggal 13 Maret 2023.
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, “Kepoin Mesin AIS Kominfo” diakses https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kepoin-mesin-ais-kominfo/, pada tanggal 13 Desember 2023.
Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang: Setara Press, 2014).
Google Play Store, “Sikapi Uangmu: Otoritas Jasa Keuangan” diakses https://play.store.com/store/apps/details?id=com.ojk.sikapiuangmu, pada tanggal 16 Februari 2023.
Gunakaya, Widiada, dan Mas Putra Zenno, Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP (Malang: Setara Press, 2021).
Haidar, Muhammad Bagas, dan Emmilia Rusdiana, “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan,” Jurnal Hukum, (2022): 163-164, https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607.
Indah. S, C. Maya. Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2019).
Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019.
Indonesia, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/099/2012.
Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Perja. No. Per-006/A/JA/07/2017, BN. No. 1069 Tahun 2017, Pasal 6 huruf f.
Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, Perja. No. PER-037/A/JA/12/2009.
Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010, BN. No. 477 Tahun 2010.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP. No. 71 Tahun 2019, LN. No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400.
Indonesia, Peraturan Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perpres. No. 54 Tahun 2015, LN. No. 96.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Kementerian Negara, UU. No. 39 Tahun 2008, LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916.
Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU. No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168.
Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, UU. No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608.
Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU. No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.
Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.
Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164.
Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 252 Tahun 2016, TLN. No. 5952.
Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232.
Jacobs, Pearl, dan Linda Schain, “The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme,” Journal of Comprehensive Research, no. 9 (2011).
Kejaksaan Republik Indonesia, “Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024”, diakses https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/01/kejaksaan-agung, pada tanggal 20 Maret 2023.
Kejaksaan Republik Indonesia, Modul Hukum Acara Pidana (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 44.
Kenedi, John. Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Rencana Strategis Polri 2020-2024”, diakses https://humas.polri.go.id/download/rencana-strategis-polri-2020-2024/, pada tanggal 19 Maret 2023.
Lestari, Rohmini Indah, dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading,” Jurnal Ius Constituendum, no. 1 (2022): 23, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4875/pdf.
Lorien, Natalia, dan Tantimin, “Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” e-journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, no. 1 (2022): 360, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/446113/21564.
Mahkamah Agung, “Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim dan Tenaga Peradilan” http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/208-naskah-akademis-program-diklat-serta-persyaratan-pelatihan-bagi-hakim-dan-tenaga-peradilan.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
Maringka, Jan S. Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Mulkan, Hasanal. Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana (Palembang: NoerFikri, 2022).
Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
Nopirin, Nopirin. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro (Yogyakarta: PT. BPFE, 2011).
Otoritas Jasa Keuangan, “LMS Edukasi Keuangan” diakses https://lmsku.ojk.go.id, pada tanggal 16 Februari 2023.
Pengadilan Negeri Bale Bandung, Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb.
Pengadilan Negeri Depok, Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk., hlm. 988.
Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.
Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.
Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg
Pengadilan Tinggi Banten, Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.
Persatuan Jaksa Indonesia, “Perpanjangan Kerja Sama Beasiswa, Eka Cipta Foundation Kunjungan Kerja ke Jaksa Agung”, diakses https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1396, pada tanggal 20 Maret 2023.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “AML/CFT Journal” diakses https://journal.ppatk.go.id/index.php//jac, pada tanggal 2 Maret 2023.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 78.
Saleh, Adnan Achiruddin. Psikologi Sosial (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
Siber Kreasi, “Penguatan Literasi Digital Bagi Mahasiswa di Era Informasi” diakses https://www.instagram.com/p/CpcRBJvNe2D/?igshid=YmMyMTA2M2Y, pada tanggal 7 Maret 2023.
Stefanie, Elisa, dan Suherman, “Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Financial Technology”, Jurnal Yuridis, no. 1 (2021): 102, https://doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2531.
Sugianto, Fajar. Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II (Jakarta: PT. Kencana, 2013).
Syavira, Raniya, dan Marliyah, “Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, no. 2 (2022): 169, https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181.
Syifa, Dian May, dan Fikriyadi, “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” Jurnal Kajian Islam Kontemporer, no. 1 (2023): 55-57, https://doi.org/10.18592/msr.v5il.9335.
Tahir, Palmawati. Politik Hukum Islam di Indonesia (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Artha Febriansyah, Frizky Hervando, Vera Novianti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
