Rekonstruksi Model Pembatasan Usia Fakultatif PP No. 17 Tahun 2025 dalam Perspektif Routine Activity Theory
Reconstruction of the Optional Age-Restriction Model under Government Regulation No. 17 of 2025 from the Perspective of Routine Activity Theory
Keywords:
Pelindungan anak, Ruang Digital, Routine Activity Theory, ViktimisasiAbstract
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mengadopsi model pembatasan usia fakultatif yang menempatkan parental consent sebagai mekanisme utama dalam menentukan akses anak terhadap Produk, Layanan, dan Fitur Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan model tersebut dalam perspektif kriminologi, khususnya Routine Activity Theory (RAT), serta merumuskan rekonstruksi kebijakan pembatasan usia yang lebih sesuai dengan kondisi sosial digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fakultatif dibangun atas asumsi bahwa orang tua mampu berfungsi sebagai capable guardian dalam mengawasi aktivitas digital anak. Namun, ketimpangan literasi digital, kesenjangan sosial ekonomi, dan keterbatasan kapasitas pengawasan menyebabkan asumsi tersebut sulit dipertahankan secara empiris. Akibatnya, anak tetap berada dalam posisi sebagai suitable target sementara pelaku tetap memiliki peluang melakukan viktimisasi melalui platform digital berbasis interaksi terbuka. Berbagai kasus cyber-enabled pornography, sextortion, dan eksploitasi seksual daring menunjukkan pola viktimisasi yang berulang akibat masih terbukanya peluang pertemuan antara pelaku dan korban. Berdasarkan perbandingan hukum dengan Australia, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model pembatasan usia dari model fakultatif menuju model restriktif melalui penghapusan parental consent sebagai dasar pengecualian pembatasan usia, penetapan batas usia minimum yang bersifat wajib, penerapan age assurance dan age verification, serta klasifikasi platform digital berdasarkan tingkat risiko terhadap anak.
References
(BPS), Badan Pusat Statistik. “Population 15 Years To Top Who Worked by Main Industry 1986-2024.” bps.go.id, 2025. https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun.
Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia.” Begawan Abioso 14, no. 2 (2023): 87–96. https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779.
Adam, Zulham Nur. “Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia.” PERAHU (Penerangan Hukum) 14, no. 1 (2026): 28–40. https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1803.
Ameliah, Rizki, Rangga Adi Negara, Bahtiar Minarto, Yusnita Habsari Utami, Tonggo Marito Manurung, and Maulana Akbar. “Status Literasi Digital Di Indonesia 2023.” Jakarta, 2023. https://cdn1.katadata.co.id/media/Report_LITDIG_2023.pdf .
Argun, Uğur, and Murat Dağlar. “Examination of Routine Activities Theory by the Property Crime.” International Journal of Human Science 13, no. 1 (2016): 1188–98. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3665.
Development, International Institute for Managment. “IMD World Digital Competitiveness Ranking Reconfiguring Digital Strategies amid Trade Fragmentation.” Lausanne, 2025. https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/.
Digital, Kementerian Komunikasi dan. “Sekilas Tentang PP TUNAS Pelindungan Anak Di Ruang Digital.” Jakarta Pusat, 2025. https://tunasdigital.id/wp-content/uploads/2025/10/Tunaspedia-Buku-1_SekilasPPTUNAS.pdf .
Joy, Robin. “Applying Routine Activity Theory to Crimes Against Vulnerable Adults and The Elderly,” 2022. https://crgvt.org/client_media/files/reports/routineactivitytheory.pdf .
Khusnaini, Izzatun, and Eny Nur Aisyah. “Regulasi Perlindungan Anak Di Ruang Digital Di Indonesia: Implementasi, Tantangan, Dan Peluang Implementasi.” Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial 5, no. 2 (2025): 101–9. https://doi.org/https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1208.
Mancino, Davide. “Digital Literacy in the EU: An Overview.” data.europa.eu, 2023. https://data.europa.eu/en/publications/datastories/digital-literacy-eu-overview.
Nugraha, Dimas Waraditya, and Agnes Theodora. “BPS-World Bank, Two Stories of Indonesian Poverty.” kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-dua-angka-bps-bank-dunia-dua-cerita-kemiskinan-indonesia.
Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna. “Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia.” USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2014–37.
OFCOM. “Adults ’ Media Use and Attitudes Report,” 2025. https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes-2025/adults-media-use-and-attitudes-report-2025.pdf?v=396240&.
Online Safety Act 2023 (United Kingdom).
Online Safety Amendment (Australian Social Media Minimum Age) Act 2024 No.127, 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 36, Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7105.
Pudjianto, Boifasius Wahyu, Nusirwan, Argasi Susenna, Dita Kusumasari, Lidya Agustina, Yan Andriariza, Cut Medika Zellatifanny, Annisa Muthia Yana Ariyanti, and Fadjrian Imran. “INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA 2025.” Jakarta Pusat, 2025. https://imdi.sdmdigital.id/.
Rajni, Dinda Kusuma, Izza Zahrotun Nafisah, and Frilia Shafitri Hardi. “State Authority and Public Interest: Reinterpreting Age Restriction Policy through the Doctrine of Tassaruf Al-Imam Bi Al-Maslahah.” SUHUF: International Journal of Islamic Studies 38, no. 1 (2026): 54–76. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16234.
Rasman, Appe Hutauruk, and Setia Jaya. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Denpasar.” Equality: Journal of Law and Justice 2, no. 2 (2025): 239–58. https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ .
Setyawan, Argo Putra, and Nadia Utami Larasati. “Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.” DEVIANCE: Jurnal Kriminologi 5, no. 2 (2021): 136–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/djk.2050.
Sinombor, Sonya Hellen. “National Children’s Day 2025: Indonesian Children Surrounded by Digital Dangers.” kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-hari-anak-nasional-2025-anak-anak-indonesia-dalam-kepungan-bahaya-digital.
UNICEF. “Generatif AI: Risks and Opportunities for Children.” unicef.org, 2025. https://www.unicef.org/innocenti/generative-ai-risks-and-opportunities-children.
Wahyuda, Rizky, and Edi Kristianta Tarigan. “Urgensi Penetapan Batas Usia Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.” Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu 1, no. 1 (2025): 71–86. https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/325.
Wickert, Christian. “Routine Activity Theory (RAT).” soztheo.com, 2025. https://soztheo.com/theories-of-crime/classical-rational-choice/routine-activity-theory-rat/ .
Wowor, Andre. “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan T Informasi Dan Transaksi Elektr Ansaksi Elektronik Ber Onik Berdasarkan UU I Dasarkan UU ITE Dan UU TE Dan UU Perlindungan Anak.” Indonesian Notary 4, no. 16 (2022): 1259–78. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=notary.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dinda Kusuma Rajni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
