Distorsi Yurisdiksi Peradilan Militer: Risiko Impunitas Aparat dalam Penanganan Tindak Pidana Umum

Distortion Towards Military Jurisdiction and Risks of Impunity in Prosecutions of Ordinary Crime

Authors

  • Indira Gifta Universitas Bina Nusantara
  • Cedric Aurelius Hartanto Universitas Bina Nusantara

DOI:

https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.59

Keywords:

Peradilan Militer, Distorsi Yurisdiksi, Impunitas Aparat, Akuntabilitas, Tindak Pidana Umum

Abstract

Kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus, penganiayaan terhadap pelajar berinisial MHS, dan korupsi di Basarnas menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas mekanisme peradilan militer dalam menjamin akuntabilitas aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme peradilan militer berpotensi mempertahankan impunitas aparat dalam serangan terhadap warga negara. Analisis terhadap  ketiga kasus menunjukkan bahwa Indonessia masih menghadapi permasalahan struktural berupa penyatuan fungsi penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi dalam satu lingkungan institusional, keterbatasan partisipasi korban, serta lemahnya pengungkapan rantai komando dan aktor intelektual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko impunitas struktural karena proses hukum berpotensi hanya menjangkau pelaku lapangan tanpa mengungkap pertanggungjawaban secara menyeluruh. Selain berdampak terhadap korban individual, keadaan tersebut juga berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kebebasan sipil dan ruang demokratis.

References

A. Razaq, Moh. Khalilullah. “Militerisme Dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri Di Indonesia Pasca-Reformasi.” Welfare State Jurnal Hukum 3, no. 2 (December 6, 2024): 264. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i2.3517.

Affan, Heyder , and Raja Eben Lumbanrau, eds. “TNI Tahan Empat Prajurit Tersangka Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia, March 18, 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy8y0wz0p1o.

Amalia, Firda, dan Irwan Triadi. Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Peradilan Militer

Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI. 3, no. 3 (2025): 434–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885.

Annisa Ramadanti, Nabila, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, Dina Fransiska, dan

Moh Alvi Pratama. “Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum.” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 4, no. 1 (2025): 7–9. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/932.

Antara. “Tim Advokasi Ungkap Indikasi 16 Pelaku Di Kasus Teror Ke Andrie Yunus.” nasional. cnnindonesia.com, March 31, 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260331230041-12-1343133/tim-advokasi-ungkap-indikasi-16-pelaku-di-kasus-teror-ke-andrie-yunus.

Ariadi, Catur. “Kronologi Pelajar 14 Tahun Tewas Dipukul Oknum Brimob, Polisi Janji Transparan.” Ihram.co.id, February 22, 2026. https://ihram.co.id/kronologi-pelajar-14-tahun-tewas-dipukul-oknum-brimob-polisi-janji-transparan.

Arika, Andy Bagus Diyan, Heroe Irawan, Tarsisius Susilo, Teguh Heri Susanto, and Tuwadi. “Command Responsibility Dalam Hukum Internasional: Antara Norma Hukum DAN Realitas Penegakan.” Journal of Community Service 7, no. 1 (May 13, 2025): 99. https://doi.org/10.56670/jcs.v7i1.341.

Auliajr Aulia Jihan Rifani, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 2, no. 3 (August 18, 2021): 140. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756.

Aura, Shandy. “Potensi Impunitas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Aktivis HAM Di Indonesia.” Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial 5, no. 2 (2025). https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8018/5875.

Batubara, Nanda Fahriza . “TNI: Kejanggalan Vonis 10 Bulan TNI Yang Tewaskan Anak SMP Sumut - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia, June 11, 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqj10e80xg5o.

FHUI. “Pakar Hukum Desak Reformasi Peradilan Militer Demi Keadilan Dan Supremasi Sipil - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, May 14, 2026. https://law.ui.ac.id/pakar-hukum-desak-reformasi-peradilan-militer-demi-keadilan-dan-supremasi-sipil/.

CNN Indonesia. “TAUD Ungkap Identitas 16 Terduga Penyiram Air Keras Andrie Yunus.” cnnindonesia.com, 9 Juni 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260409175038-12-1346203/taud-ungkap-identitas-16-terduga-penyiram-air-keras-andrie-yunus.

Gahari, Amaz Akhbar, Adrian Ivandri Marbun, dan Noval Abdillah. “Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak.” Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (2026): 8. https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371.

Ginting, Nabila Marsiadetama . “Evolusi Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Dari Kolonialisme Hingga KUHAP.” Portal Hukum, June 7, 2025. https://portalhukum.id/hukum-pidana/evolusi-hukum-acara-pidana-di-indonesia-dari-kolonialisme-hingga-kuhap/.

Harahap, Lia. “Kondisi Andrie Yunus 5 Hari Usai Disiram Air Keras: Kerusakan Di Mata Kanan, Luka Bakar 20%.” liputan6.com. Liputan6.com, March 17, 2026. https://www.liputan6.com/news/read/6299638/kondisi-andrie-yunus-5-hari-usai-disiram-air-keras-kerusakan-di-mata-kanan-luka-bakar-20.

HUNT. “International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991.” Medium Ævum 70, no. 2 (February 20, 2001): 340. https://doi.org/10.2307/43632710.

Inpantri, Ali Ginanjar , Muhammad Ikbaarshaff Hasabi Siddiq, Maya Putri Jayanti, and Muhammad Ihsan Alhabsy. “The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period.” Social Impact Journal 1, no. 2 (December 30, 2022): 194. https://doi.org/10.61391/sij.v1i2.21.

International Committee of the Red Cross. “Advisory Service Command Responsibility and Failure to Act,” April 2014. https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/command-responsibility-icrc-eng.pdf.

Khair, Taufiqul Hidayat, and Sri Wahyuni. “Penerapan Tanggung Jawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 7, no. 1 (November 15, 2023): 96. https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50048.

Maharani, Intan. “Kronologi Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Alami Luka Bakar 24 Persen.” KOMPAS.com. Kompas.com, March 13, 2026. https://www.kompas.com/banten/read/2026/03/13/153400588/kronologi-aktivis-kontras-andrie-yunus-disiram-air-keras-alami-luka-bakar.

Mosakh Salumpaehe, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung. “Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer, Kewenangan.” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 13, no. 5 (2025).

Mosakh Salumpaehe, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung. “Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer, Kewenangan.” Lex_Crimen: JurnalFakultas Hukum Unsrat 13, no. 5 (2025): 1–2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64535. n.d.

Pane, Cristison Sondang, dan Dani Prabowo. “Lenny Damanik Kecewa dan Marah, Prajurit TNI Pembunuh Anaknya Hanya Divonis 10 Bulan dan Tak Dipecat .” kompas.com, 30 Mei 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/05/30/212742378/lenny-damanik-kecewa-dan-marah-prajurit-tni-pembunuh-anaknya-hanya-divonis.

Patrick. “Cara Analisis Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier: Panduan Komprehensif Penelitian Hukum.” Klaussa, February 3, 2026. https://www.klaussa.com/blog/cara-analisis-bahan-hukum-primer-sekunder-tersier.

Pengadilan Militer Utama. “Sejarah Pengadilan Militer – Pengadilan Militer Utama.” Dilmiltama.go.id, 2026. https://www.miltama.dilmiltama.go.id/sejarah-pengadilan-militer/.

Puri, Nanik, dan Sri Rahayu. Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik Di Indonesia Pada Masa Orde Baru. 2024. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/378587273_Keterlibatan_Militer_Dwifungsi_Abri_Dalam_Sistem_Pemerintahan_Politik_Di_Indonesia_Pada_Masa_Orde_Baru_Abri_Dwfunctional_Military_Involvement_In_The_Political_Government_System_In_Indonesia_During_The.

Rosidah, Nikmah. Hukum Peradilan Militer. Disunting oleh Team Aura Creative. AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Sagala, Chk Parluhutan, and Chk Fredy Ferdian. Review of Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia. In Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure. Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), n.d. https://dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2025/03/2_Yurisdiksi-Peradilan-Militer-di-Indonesia_rev_2-.pdf.

Saiti, Anna, and Theodoros Stefou. “Hierarchical Organizational Structure and Leadership.” Oxford Research Encyclopedia of Education 1, no. 1 (May 29, 2020). https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.709.

Sari, Haryanti Puspa. “Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Di Kalimantan Selatan.” KOMPAS.com. Kompas.com, October 8, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan.

Sarjanhukumasli. “Peradilan Pada Masa Penjajahan Jepang.” Blogspot.com, April 27, 2018. https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/04/peradilan-pada-masa-penjajahan-jepang.html.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suprobo, Rini, dan Suprapto. “Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota Tni yang Melakukan Tindak Pidana Umum.” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 8 (2025). https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018.

Suryawan, I Putu Nopa, and I Ketut Laba Sumarjiana. “Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI.” Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP) 10, no. 2 (July 28, 2020): 190. https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092.

TIM BBC. “TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili Di Pengadilan Militer, Pengamat: ‘Ini Akan Hidupkan Anggapan Anggota TNI Warga Negara Kelas Satu’ - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia, July 31, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo.

Tim Pencari Fakta Penting untuk Menentukan Pihak yang Bertanggung Jawab. “Indonesia: Serangan Air Keras Pada Pembela Hak Asasi Manusia.” Human Rights Watch, March 24, 2026. https://www.hrw.org/id/news/2026/03/24/indonesia-acid-attack-against-rights-activist.

Tim Penulis Peradilan Militer II-08 Jakarta. “A Brief History of Military Justice,” 2022. https://dilmil-jakarta.go.id/sejarah-singkat-peradilan-militer/.

Tresna Rahayu, Cantika, dan Irwan Triadi. “Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi.” Media Hukum Indonesia 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834.

Utami, Silmi Nurul . “Dwifungsi ABRI, Peran Ganda Militer Dalam Pemerintahan Masa Orde Baru.” KOMPAS.com. Kompas.com, March 20, 2025. https://www.kompas.com/skola/read/2025/03/20/100000369/dwifungsi-abri-peran-ganda-militer-dalam-pemerintahan-masa-orde-baru.

Utomo, Prayugo . “Kasus Kematian MHS, LBH Medan Soroti Ketidakadilan Peradilan Militer.” IDN Times Sumut. IDN Times, May 20, 2026. https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kasus-kematian-mhs-lbh-medan-soroti-ketidakadilan-peradilan-militer-00-f4z9n-ttgpx9.

YLBHI. “KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).” ylbhi.or.id, 28 Juni 2023. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kpk-harus-tuntaskan-kasus-korupsi-di-basarnas-melalui-peradilan-umum-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/.

Downloads

Published

2026-08-05

How to Cite

Gifta, Indira, and Cedric Aurelius Hartanto. 2026. “Distorsi Yurisdiksi Peradilan Militer: Risiko Impunitas Aparat Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum: Distortion Towards Military Jurisdiction and Risks of Impunity in Prosecutions of Ordinary Crime”. Jurnal Hukum Pidana Indonesia 3 (2):172-93. https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.59.

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.